Paksakan Membangun Tanpa Izin, Kasatpol PP Torut: Sudah Diberikan SP3 dan Menunggu Eksekusi

TORAJA UTARA - Miris, sebuah bangunan yang beralamat di Eran Batu, Jalan Poros Rantepao-Makale, terancam bakal dibongkar oleh Pemda Toraja Utara melalui Satpol PP, Selasa (21/11/2023).

Pasalnya, bangunan tersebut dibangun paksa walaupun sudah diperingatkan oleh dinas teknis PUPR Kabupaten Toraja Utara.

Baca juga: Dewan Pers Surati Media Terkait Pemberitaan, Wilson Lalengke: Berhentilah Jadi Backing Penjahat

Melalui kesempatannya saat ditemui di ruang kerjanya pada Selasa (14/11/2023), Rianto Yusuf selaku Kasatpol PP Kabupaten Toraja Utara menjelaskan jika pemilik bangunan tersebut sudah diberikan Surat Peringatan ketiga.

"Ya, kami dari Satpol PP sudah memberikan surat peringatan ketiga kepada pemilik bangunan tersebut untuk tidak melanjutkan pembangunannya dan segera membongkarnya sendiri sebelum pihak Pemda Toraja Utara mengambil langkah pembongkaran paksa, " kata Rianto.

Baca juga: Kominfo-Kemenkes Telusuri Dugaan Kebocoran Data Pasien COVID-19

Lanjut Rianto, untuk eksekusinya pihak Satpol PP menunggu kejelasan dinas teknis terkait.

"Belum di eksekusi karena selain anggaran untuk biaya pembongkaran, kami menunggu informasi lanjut dari dinas teknis terkait di PUPR. Apa sudah final tidak diberikan izin membangun atau bagaimana karena sejak surat peringatan pertama diberikan ternyata pemilik bangunan terus lakukan penyelesaian bangunan, " jelas Rianto.

Baca juga: Pangdam Hasanuddin Hadiri Sharing Komunikasi dan Motivasi Bagi Prajurit Serta PNS

Sementara saat dikonfirmasi lanjut pada hari Rabu (15/11/2023) ke Dinas PUPR Kabupaten Toraja Utara, Raveni selaku kepala Bidang Cipta Karya menjelaskan jika bangunan tersebut tidak diberikan izin membangun.

"Karena bangunan ini melanggar, jadi IMB tidak terbit. Sekarang sudah kami limpahkan ke satpol untuk pemberhentian pembangunan, " jelas Raveni.

Baca juga: Gakkum KLHK Limpahkan Perkara Perdagangan Burung Ilegal Asal Kalimantan ke Kejati Jawa Timur

Raveni juga menjelaskan jika itu tidak diterbitkan IMB karena melanggar sempadan sungai dan sempadan jalan. 

Selain itu, Raveni juga menjelaskan jika untuk eksekusinya itu Standar Operasional Prosedur ada di Satpol PP.

Baca juga: Dianggap Tidak Sah, Muktamar Luar Biasa MDI Digugat

Secara terpisah, saat dikonfimasi via Telepon seluler dan Whatsapp pada hari Kamis (16/11/2023), pemilik bangunan belum memberikan pernyataan atau jawaban.

(Widian)